Perlindungan Konsumen

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Konsumen itu sendiri adalah orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

• Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
• Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
• Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
• Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
• Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
• Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dankeselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 

1.       Perlindungan konsumen bertujuan:

· Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

·  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa.

· Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

·  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian huku dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

·   Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

· Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usahaproduksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.       Hak konsumen adalah:

·            Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

·            Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

·            Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

·            Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

·            Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

·            Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

·            Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

·            Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimanamestinya.

·            Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3.       Kewajiban konsumen adalah:

·            Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

·            Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

·            Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

·            Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B.      Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1.       Hak pelaku usaha adalah :

·         Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
    dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

·         Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
    baik.

·         Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa   konsumen.

·         Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

·         Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

2.       Kewajiban pelaku usaha adalah :

·         Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

·         Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

·         Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

·         Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

·         Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barangatau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.

·         Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.

·         Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

http://perlindungankonsumeninternet.blogspot.com/2012/06/pengertian-perlindungan-konsumen.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen